TNI-Polri Tidak Akan Tarik Pasukan Dari Nduga

TNI-Polri Tidak Akan Tarik Pasukan Dari Nduga

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih terus berulah. Terakhir, mereka menyerang Pos TNI di Distrik Kenyam, saat masyarakat sedang menggelar upacara bakar batu pada Rabu (26/2/2020).

Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menegaskan aparat TNI dan Polri akan terus bertugas di Nduga. Hal itu akan tetap dilakukan meski ada desakan dari beberapa pihak agar pemerintah segera menarik pasukan dari wilayah tersebut.

"Saya kembalikan ke mereka, kalau mereka bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang beda pendapat untuk datang bersama-sama membangun daerah yang kita tinggali, karena kami di sana menjaga dan membantu, bukan merusak," ujar Herman di Jayapura, Jumat (28/2/2020).

Aparat terus mengedepankan upaya persuasif untuk mengajak masyarakat yang saat ini berbeda pendapat, agar mereka mau kembali ke NKRI. Namun, bila mereka tetap memilih untuk memegang senjata dan terus melakukan aksi kriminal, maka aparat harus melakukan penegakan hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Mereka itu tidak punya hak memegang senjata, yang punya hak TNI dan Polri. Untuk itu, dilakukan penegakan hukum oleh kepolisian dibantu oleh TNI," tutur Herman.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw. Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak akan menarik pasukannya dari Nduga, karena tidak ada yang bisa memberi jaminan keamanan selain aparat penegak hukum.

"Selama mereka (KBB) masih ada, Kepolisian tetap akan ada untuk melakukan penegakkan hukum. Yang berhak memiliki dan menggunakan senjata api itu hanya dua, yakni Polri dan TNI serta beberapa satuan dalam lingkup terbatas," kata dia.

Waterpauw meminta agar semua pihak bisa mendukung keberadaan TNI/Polri di Nduga. Sebab, tujuan utama TNI dan Polri adalah membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan.

Termasuk juga kepada Pemerintah Kabupaten Nduga, ia meminta Pemda setempat lebih mengayomi masyarakat dan tidak memperkeruh keadaan dengan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

 "Seharusnya pemerintah di sana membantu, bukan malah membawa ke ranah politik. Buktinya anggota kami juga yang kena korban lagi," kata Waterpauw.