TNI Dukung Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Biak

TNI Dukung Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Biak

Danrem173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan meninjau pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19 wilayah adat Saireri yang dibangun berdampingan dengan rumah sakit umum daerah Biak.

Dalam kegiatan kunjungan itu, Danrem 173/Praja Vira Braja yang didampingi Dandim 1708/BN Letkol Inf Ricardo Siregar bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor Zacharias L.Mailoa, Direktur RSUD Biak Dr Ricardo Mayor, Kepala Dinas Perhubungan Fransisco Olla dan penanggung jawab pelaksana lapangan PT. Adhi Karya Muntoha ST.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor Zacharias L.Mailoa secara garis besar menyampaikan bahwa pembangunan  ini mendapat bantuan dana dari BNPB dan pengerjaanya dilakukan PT. Adhi Karya.

Pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19 sudah dimulai sejak peletakan batu pertama dilakukan Bupati Biak Numfor Hery Ario Naap pada 2 Juni 2020.

Ditambahkan bahwa gedung bantuan pemerintah pusat ini terdiri dari tiga bangunan yaitu ruang isolasi berkapasitas 10 tempat tidur, ruang karantina dengan kapasitas 40 tempat tidur dan satu kamar jenazah berukuran 15x20 meter.

Pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19 ini direncanakan akan selesai dalam dua bulan kedepan setelah peletakkan batu pertama.

Terkait dengan konstruksi bangunan tahan gempa yang ditanyankan Danrem 173/Praja Vira Braja, menurut penangung jawab lapangan dari PT Adhi Karya Muntoha menjelaskan bahwa untuk konstruksi bangunan rumah sakit ini juga sudah  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk untuk konstruksi bangunan tahan gempa.

Danrem 173/PVB menegaskan, TNI khususnya Korem 173/PVB akan mendukung penuh percepatan pembangunan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang berada di Biak.

"Sebagai Danrem 173/PVB mempersilahkan kepada seluruh instansi yang terkait dengan proyek pembangunan ini agar saling berkordinasi dan saling mendukung agar realisasi pembangunan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan waktu yang diberikan pemerintah," ujar Brigjen TNI Iwan Setiawan.