Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan aman dan damai.
Ketua MUI Papua Barat, Ahmad Nasrau, mengatakan, pemilu merupakan salah satu hajatan negara yang harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Untuk itu, seluruh pihak mulai dari penyelenggara pemilu, peserta, partai politik pengusung hingga masyarakat di Papua Barat, diminta terlibat menjaga keamanan pesta demokrasi lima tahunan.
Dia menuturkan, dampak langsung dari adanya Pilkada adalah lahirnya perbedaan politik. Situasi ini berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat dan pendukung kandidat calon kepala daerah diharapkan tidak mudah percaya dengan informasi dan berita bohong (hoax).
"Kita imbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi dan berita di media sosial, sebelum dibuktikan kebenarannya," ujarnya.
Kesempatan Pilkada kali ini,, harus dimanfaatkan dan diisi dengan adu gagasan serta program pembangunan daerah. Sehingga, masyarakat semakin terdidik tentang penguatan politik yang sehat dan demokratis.
MUI akan mengeluarkan suara keumatan sebagai fatwa bagi seluruh umat Muslim agar tidak terprovokasi dalam Pilkada. Upaya ini terus dilakukan agar Pilkada serentak di Papua Barat pada 9 Desember mendatang berjalan aman dan lancar.
Pihaknya juga meminta agar penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Menurutnya di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan menjadi kewajiban mutlak. Karena itu seluruh pihak yang berkepentingan di dalam Pilkada wajib mematuhi peraturan protokol kesehatan.
"Selain harus aman, pilkada serentak ini juga wajib mematuhi prokes untuk keselamatan seluruh warga," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar