Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Barat telah mengoordinasikan rencana pembangunan jalur kereta api dengan Pemprov Papua Barat Daya. Pembentukkan provinsi baru itu diharapkan mempercepat realisasi proyek.
Pemprov Papua Barat memastikan rencana proyek perkeretaapian tetap berlanjut. Mereka telah mengoordinasikan rencana tata ruang wilayah atau RTRW tersebut bersama Pemprov Papua Barat Daya.
“[Rencana] proyek perkeretaapian tetap berjalan. Namun, akan dibahas kembali bersama Pemprov Papua Barat Daya karena berkaitan dengan RTRW yang sudah berbeda wilayah administrasinya,” kata Max Sabarofek, Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Papua Barat Max L Sabarofek, Rabu, 14 Desember 2022.
Sabarofek berharap pemekaran wilayah Sorong raya menjadi Provinsi Papua Barat Daya mempercepat rencana pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Itu karena moda transportasi massal tersebut dapat menunjang pembangunan ekonomi di kedua wilayah.
“Jadi, pemekaran provinsi tidak menghambat progres pembangunan perkeretaapian. Hanya, akan dikoordinasikan oleh kedua provinsi untuk kelanjutan trase jalur kereta api yang telah ditetapkan sebelumnya,” jelas Sabarofek.
Pemerintah akan membangun jalur kereta api sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan Sorong dengan Manokwari. Pada tahap awal perintisan, bakal dibangun jalur kereta api sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan Sorong-Maybrat.
Menurut Sabarofek, terjadi perubahan pada penentuan titik awal pembangunan jalur perekeretaapian tersebut. Titik nol pembangunan yang semula ditetapkan di Kilometer 12 atau Bandara Domine Eduard Osok bergeser ke Pelabuhan Laut Kota Sorong.
banner 400x130
“Pergeseran titik awal [pembangunan] jalur kereta api karena permintaan masyarakat. Itu untuk menunjang konektivitas jalur transportasi masyarakat berharga murah dan efisien,” katanya.
Penetapan RAPBD
Sementara itu, DPR Papua Barat menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 senilai Rp8,22 triliun. Penetapan berlangsung pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Rabu, 14 Desember 2022.
“Kami berharap Pemprov Papua Barat segera membawa dokumen [APBD] tersebut untuk dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga DPA [Dokumen Pelaksana Anggaran] sudah dibagikan pada Januari 2023. Jangan sampai terlambat lagi,” kata Wonggor.
APBD Papua Barat 2023 memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran sebesar Rp8,22 triliun. Sebanyak Rp630 miliar nilai pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
Wonggor juga berharap Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw memacu kinerja anggaran dan memastikan pelaksanaannya tepat waktu. Itu untuk mencegah penumpukan anggaran pada akhir tahun.
“Kalau tidak cepat dibelanjakan, [anggaran] bisa dipastikan menumpuk pada akhir tahun. Hal tersebut berarti penyerapan anggaran tidak berjalan maksimal,” katanya.
Penyusunan APBD 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Papua Barat 2023-2026. RPD tersebut memfokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
APBD Papua Barat 2023 juga memproyeksikan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Kemudian, Pembangunan berkelanjutan dalam koridor Otonomi Khusus Papua Barat.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek memastikan mereka segera mengonsultasikan APBD 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dia juga memastikan DPA dapat diterbitkan pada awal tahun depan.
“Saya rasa penetapan APBD Papua Barat belum terlambat. Kami pastikan DPA bisa serahkan pada awal 2023,” kata Sangkek, seusai penetapan APBD Papua Barat 2023.
SUMBER : https://jubi.id/tanah-papua/2022/proyek-kereta-api-di-papua-barat-tidak-terhambat-pemekaran/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar