 |
| Tak ada kompromi terhadap OPM |
Organisasi Papua Merdeka (OPM) menawarkan gencatan senjata di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Namun, opsi gencatan senjata itu juga harus disepakati pemerintah dengan turut menarik seluruh pasukan militer non organik dari Papua.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sembom membenarkan kabar tersebut. Ia pun menekankan bahwa opsi itu juga harus disetujui pemerintah dengan menghentikan serta menarik pasukan militer non-organik.
"Ya, benar dan itu jika Indonesia tarik semua militer non-organik dari Papua. Karena faktanya sekarang TNI-Polri sedang lalukan mobilisasi militer dalam jumlah besar dan lakukan operasi militer di Ndugama, Lani Jaya, Timika, Tembagapura dan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang," kata Sebby Kamis (8/4/2020).
Secara garis besar, opsi gencatan senjata yang ditawarkan OPM harus juga diterima pemerintah untuk tidak melakukan operasi militer di pulau Cenderawasih itu. Sebby pun mengirimkan keterangan tertulis yang dibuat oleh Ketua OPM-TPNPB Jeffrey Bomanak. Keterangan tertulis itu dibuat dari markas besar OPM-TPNPB Victoria pada Rabu, 8 April 2020.
Dalam keterangannya, Jeffrey mengatakan bahwa OPM-TPNPB juga ikut mendukung dalam memerangi epidemi Covid-19 yang dianggapnya sudah mengancam kehidupan manusia, hingga saat ini perang antara OPM dan pasukan militer masih berjalan terutama di sejumlah titik vital seperti di area pertambangan Freeport, Tembagapura, Timika.
Kontak senjata juga masih terjadi di Intan Jaya, Ndugama Kodap III, Pegunungan Bintang serta markas besar OPM-TPNPB Victoria. Penambahan jumlah pasukan militer juga disebutkan masih dilakukan pemerintah.
Opsi gencatan senjata itu hanya trik OPM agar bebas melakukan aksinya. Aparat TNI-Polri tidak akan ditarik dari Papua, karena tak akan ada kompromi terhadap musuh negara!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar