Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pintu pemekaran Papua berdasarkan aspirasi dari masyarakat Papua, pemekaran yang diusulkan adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan
Wacana pemekaran provinsi di Papua dimulai lagi saat tokoh adat bertemu Jokowi pada September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengharapkan pemerintah pusat segera mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran wilayah Papua, dan menginginkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dikabulkan.
Dominggus juga berharap semua pihak di Papua mendukung perjuangan pemekaran provinsi ini. Dia bilang saat ini ada pihak yang berjuang sendiri untuk pemekaran serta ada pula lembaga yang mengaku sanggup membantu merealisasikan pemekaran provinsi.
Pemprov Papua Barat dijelaskan telah membentuk wadah yang dipimpin Wali Kota Sorong dibantu para bupati di wilayah Sorong Raya. Wadah inilah yang diberi kepercayaan untuk terus berjuangkan pemekaran provinsi.
Dukungan pemekaran Papua dan Papua Barat juga dikemukakan Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik menilai seharusnya terdapat enam provinsi di wilayah Papua.
Willem menyatakan pemekaran wilayah Papua sangat penting dan strategis bagi kepentingan masyarakat setempat. Menurutnya, pemekaran juga mempersempit jarak masyarakat dengan pemerintahan daerah masing-masing.
Dukungan dan respons positif dari prominent figure di Papua Barat yaitu Gubernur Papua Barat dan di Papua yaitu Bupati Puncak, termasuk dari kalangan parlemen menggambarkan kesepahaman bahwa pemekaran Papua dan Papua Barat adalah point of no return.
Jayapura dan Manokwari pasti akan kewalahan menghadirkan negara untuk menyelesaikan permasalahan krusial dan strategis di Papua dan Papua Barat, terutama yang terkait dengan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar